Masalah lahan masyarakat menjadi perhatian pemerintah agar tidak menghambat rencana investasi di NTT.
26 November 2015
Pemprov Nusa Tenggara Timur menargetkan investasi pada 2015 mencapai Rp 7 triliun atau naik drastis 169 persen dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar Rp 2,6 triliun.
KUPANG - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenal kaya dengan sumber daya alam (SDA) diminati banyak investor baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Sumber daya alam NTT baik darat maupun laut sangat berpotensi sehingga harus dikelola dengan baik oleh investor.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi NTT Semuel Rebo menjelaskan saat ini sejumlah investor sedang berinvestasi di daerah itu. Diantaranya, tambak garam di Kabupaten Malaka dengan luas lahan 8.000 hektare dan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 3.000 hektare oleh PT Inti Jaya Jakarta.
Selain tambak garam, ada juga pabrik tebu yang siap dibangun di Kabupaten Sumba Timur di atas lahan 60.000 hektare dan rencana pembangunan kebun cengkih di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibangun pabrik perpipaan di kawasan Industri Bolok Kabupaten Kupang yang memproduksi pipa tiang listrik, dan satu pabrik lagi di Pantai Selatan Kabupaten TTS yang memproduksi pipa minyak dan gas.
"Jika lokasi lahan perusahaan masuk dalam wilayah konservasi seperti Pantai Selatan TTS maka harus disurvei dengan baik agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari," pesan Semuel, Kamis (26/11).
Semuel menyampaikan, untuk Kota Kupang sedang dibangun pabrik rambut palsu oleh PT Suncang yang akan mempekerjakan sekitar 6.000 karyawan. Perusahaan tersebut akan memproduksi rambut palsu yang akan diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.
Selain itu banyak investasi yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti membangun hotel yang rata-rata berbintang tiga di Rote Ndao, Manggarai Barat, dan Sumba.
Di Kabupaten Lembata, sedang dilakukan survei untuk pabrik pengalengan ikan. Sementara di Kabupaten Flores Timur direncanakan dibangun pabrik penangkapan ikan. Seluruh perusahaan yang berinvestasi di NTT belum sampai pada tahap produksi, karena rata-rata masih dalam proses penjajakan dan survei di lapangan.
Menurut Semuel, investasi membutuhkan lahan yang cukup luas sehingga harus berurusan dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Masalah lahan juga menjadi perhatian pemerintah agar tidak menghambat rencana investasi di NTT.
"Pemerintah tidak lepas tangan mengenai masalah lahan karena ini adalah program nasional sehingga pemerintah tetap berperan aktif," katanya.
Untuk investasi ternak khususnya sapi sedang dibangun di Kabupaten Sumba Timur oleh PT Asian Bif dengan sistem pembangunan rens dengan luas lahan 3.000 hektare. Sedangkan sistem pembibitan dan penggemukan sapi dibangun oleh PT Bumi Tirta dengan wilayah operasi di kawasan Timor NTT.
Sumber : Sinar Harapan
Thursday, November 26, 2015
Friday, June 5, 2015
115 Pekerja Asing di Purbalingga
5 Juni 2015
Suara Banyumas
PURBALINGGA – Saat ini di Purbalingga ada 23 perusahaan penanaman modal asing (PMA). PMA itu mempekerjakan 115 tenaga kerja asing. ”Jumlah pekerja asing di Purbalingga saat ini 115 orang,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Jarot Sopan Rijadi saat Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di Bale Apoeng, Kamis (5/6). Perinciannya, pekerja yang berstatus izin terbatas (itas) 104 orang dan izin tetap (itap) 11 orang. Orang asing tersebut tentu harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. ”Untuk itu, pengawasan terhadap orang asing mutlak dan harus mendapatkan perhatian dari berbagai instansi berwenang,” katanya.
Menurut Jarot, pada era keterbukaan yang sudah mendunia telah menjadi bagian dari kehidupan. Sekat pembatas antarnegara seolah bukan halangan orang untuk berkomunikasi ataupun beraktivitas di negara lain. Ditambah lagi dengan pemberlakuan pasar bebas, maka barang ataupun orang akan lebih mudah keluar masuk suatu negara. Apalagi sekarang sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dalam MEA, barang, jasa, dan manusia di ASEAN sudah sedemikian longgarnya. Dengan demikian, sekarang yang diutamakan baik barang maupun orang adalah kualitas produk ataupun personal. Koordinasi Jarot meminta Tim Pora Purbalingga agar secara intensif dan berkala berkoordinasi.
Hal itu untuk mencari solusi, jika ada permasalahan dengan tetap mengedepankan mekanisme serta prosedur yang berlaku. ”Koordinasi berkala dapat dijadikan ajang bertukar informasi dan pengalaman. Dengan demikian, dapat dijadikan agenda rutin untuk saling merapatkan barisan, dan akan terbina kompakan dan kesolidan sesama tim,” paparnya.
Kepala Pelaksana Harian (Plh) Kantor Imigrasi Cilacap Partana mengatakan, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum dan keamanan negara. ”Dalam melaksanakan tugas pengawasan orang asing, Kanwil Kemenkumham menyelenggarakan pengoordinasian dan perencanaan serta pengendalian juga pengawasan,” tandas dia. (F10-57)
Suara Banyumas
PURBALINGGA – Saat ini di Purbalingga ada 23 perusahaan penanaman modal asing (PMA). PMA itu mempekerjakan 115 tenaga kerja asing. ”Jumlah pekerja asing di Purbalingga saat ini 115 orang,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Jarot Sopan Rijadi saat Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di Bale Apoeng, Kamis (5/6). Perinciannya, pekerja yang berstatus izin terbatas (itas) 104 orang dan izin tetap (itap) 11 orang. Orang asing tersebut tentu harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. ”Untuk itu, pengawasan terhadap orang asing mutlak dan harus mendapatkan perhatian dari berbagai instansi berwenang,” katanya.
Menurut Jarot, pada era keterbukaan yang sudah mendunia telah menjadi bagian dari kehidupan. Sekat pembatas antarnegara seolah bukan halangan orang untuk berkomunikasi ataupun beraktivitas di negara lain. Ditambah lagi dengan pemberlakuan pasar bebas, maka barang ataupun orang akan lebih mudah keluar masuk suatu negara. Apalagi sekarang sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dalam MEA, barang, jasa, dan manusia di ASEAN sudah sedemikian longgarnya. Dengan demikian, sekarang yang diutamakan baik barang maupun orang adalah kualitas produk ataupun personal. Koordinasi Jarot meminta Tim Pora Purbalingga agar secara intensif dan berkala berkoordinasi.
Hal itu untuk mencari solusi, jika ada permasalahan dengan tetap mengedepankan mekanisme serta prosedur yang berlaku. ”Koordinasi berkala dapat dijadikan ajang bertukar informasi dan pengalaman. Dengan demikian, dapat dijadikan agenda rutin untuk saling merapatkan barisan, dan akan terbina kompakan dan kesolidan sesama tim,” paparnya.
Kepala Pelaksana Harian (Plh) Kantor Imigrasi Cilacap Partana mengatakan, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum dan keamanan negara. ”Dalam melaksanakan tugas pengawasan orang asing, Kanwil Kemenkumham menyelenggarakan pengoordinasian dan perencanaan serta pengendalian juga pengawasan,” tandas dia. (F10-57)
Monday, May 18, 2015
Pengusaha Korea Tertarik Dirikan Pabrik Boneka di Purbalingga
18 May 2015
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Wilayah Kabupaten Purbalingga, menjadi daerah yang menarik perhatian investor asal Korea Selatan. Terbukti, setelah beberapa pengusaha asal negeri tersebut menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik rambut palsu, ada lagi pengusaha asal negara tersebut yang tertarik mendirikan pabrik boneka di Purbalingga.
''Melihat iklim investasi di Purbalingga, kami memutuskan untuk berinvestasi mendirikan perusahaan industri boneka di sini,'' tutur Sungkono yang menjadi juru bicara rombongan pengusaha Korea, saat bertemu dengan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhendrianto di Pemkab Purbalingga, Senin (18/5).
Menurut Sungkono yang akrab disapa Gosung mengatakan, awalnya para pengusaha asal Korea Selatan ini akan mendirikan perusahaan boneka di Jepara. Namun setelah ditimbang-timbang, investor tersebut memilih mendirikan pabrik di Purbalingga. Bahkan saat ini, investor tersebut sudah mempunyai calon lokasi pabrik, yakni di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.
Terkait dengan aturan ketenagakerjaan, Gosung menyatakan pengusaha asal Korea tersebut akan menaati segala aturan yang berlaku, karena investor tersebut juga mempunyai perusahaan serupa di daerah industri di Bekasi. ''Kalau masalah aturan tenaga kerja, kami sudah paham,'' jelasnya.
Terkait dengan hadirnya investor di Purbalingga. Bupati menyatakan seluruh jajaran birokrasi Pemkab Purbalingga pada prinsipnya bersikap terbuka terhadap hadirnya investor. Namun dia menegaskan, prinsip tersebut harus bergandengan dengan aspek teknis. ''Teknis disini juga berkaitan dengan legalitas. Yaitu legalitas teknis yang berkaitan dengan operasional,'' tuturnya.
Seperti dalam masalah lahan pabrik, Bupati menyebutkan, pihak inverstor harus taat dengan aturan tata ruang kota (RTRK). Demikian juga dalam hal perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), calon investor harus memenuhi ketentuan ini.
''Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan industri tersebut harus diterima masyarakat serta mempunyai komitmen terhadap pemerintah kabupaten (pemkab),'' jelasnya.
Komitmen kepada pemkab, menurutnya, bukan berarti pihak investor harus menyetorkan sejumlah uang pada aparat Pemkab. Namun investr, harus bersedia mendukung program-program pemerintah, seperti menaati aturan ketenagakerjaan, menghormati hak-hak pekerja, kebebasan beragama, serta kebebasan melakukan ibadah dengan menyediakan tempat ibadah.
''Jadi, kondusifitas juga harus dijaga. Saya tidak ingin ada tenaga kerja (naker) yang melakukan demo, apalagi demo terkait dengan kesejahteraan baik upah, perlakuan, kalau itu semua dipenuhi, kami setuju,'' katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Wilayah Kabupaten Purbalingga, menjadi daerah yang menarik perhatian investor asal Korea Selatan. Terbukti, setelah beberapa pengusaha asal negeri tersebut menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik rambut palsu, ada lagi pengusaha asal negara tersebut yang tertarik mendirikan pabrik boneka di Purbalingga.
''Melihat iklim investasi di Purbalingga, kami memutuskan untuk berinvestasi mendirikan perusahaan industri boneka di sini,'' tutur Sungkono yang menjadi juru bicara rombongan pengusaha Korea, saat bertemu dengan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhendrianto di Pemkab Purbalingga, Senin (18/5).
Menurut Sungkono yang akrab disapa Gosung mengatakan, awalnya para pengusaha asal Korea Selatan ini akan mendirikan perusahaan boneka di Jepara. Namun setelah ditimbang-timbang, investor tersebut memilih mendirikan pabrik di Purbalingga. Bahkan saat ini, investor tersebut sudah mempunyai calon lokasi pabrik, yakni di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.
Terkait dengan aturan ketenagakerjaan, Gosung menyatakan pengusaha asal Korea tersebut akan menaati segala aturan yang berlaku, karena investor tersebut juga mempunyai perusahaan serupa di daerah industri di Bekasi. ''Kalau masalah aturan tenaga kerja, kami sudah paham,'' jelasnya.
Terkait dengan hadirnya investor di Purbalingga. Bupati menyatakan seluruh jajaran birokrasi Pemkab Purbalingga pada prinsipnya bersikap terbuka terhadap hadirnya investor. Namun dia menegaskan, prinsip tersebut harus bergandengan dengan aspek teknis. ''Teknis disini juga berkaitan dengan legalitas. Yaitu legalitas teknis yang berkaitan dengan operasional,'' tuturnya.
Seperti dalam masalah lahan pabrik, Bupati menyebutkan, pihak inverstor harus taat dengan aturan tata ruang kota (RTRK). Demikian juga dalam hal perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), calon investor harus memenuhi ketentuan ini.
''Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan industri tersebut harus diterima masyarakat serta mempunyai komitmen terhadap pemerintah kabupaten (pemkab),'' jelasnya.
Komitmen kepada pemkab, menurutnya, bukan berarti pihak investor harus menyetorkan sejumlah uang pada aparat Pemkab. Namun investr, harus bersedia mendukung program-program pemerintah, seperti menaati aturan ketenagakerjaan, menghormati hak-hak pekerja, kebebasan beragama, serta kebebasan melakukan ibadah dengan menyediakan tempat ibadah.
''Jadi, kondusifitas juga harus dijaga. Saya tidak ingin ada tenaga kerja (naker) yang melakukan demo, apalagi demo terkait dengan kesejahteraan baik upah, perlakuan, kalau itu semua dipenuhi, kami setuju,'' katanya.
Pengusaha Korea Tertarik Dirikan Pabrik Boneka di Purbalingga
Monday, 18 May 2015, 23:40 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Wilayah Kabupaten Purbalingga, menjadi daerah yang menarik perhatian investor asal Korea Selatan. Terbukti, setelah beberapa pengusaha asal negeri tersebut menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik rambut palsu, ada lagi pengusaha asal negara tersebut yang tertarik mendirikan pabrik boneka di Purbalingga.
''Melihat iklim investasi di Purbalingga, kami memutuskan untuk berinvestasi mendirikan perusahaan industri boneka di sini,'' tutur Sungkono yang menjadi juru bicara rombongan pengusaha Korea, saat bertemu dengan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhendrianto di Pemkab Purbalingga, Senin (18/5).
Menurut Sungkono yang akrab disapa Gosung mengatakan, awalnya para pengusaha asal Korea Selatan ini akan mendirikan perusahaan boneka di Jepara. Namun setelah ditimbang-timbang, investor tersebut memilih mendirikan pabrik di Purbalingga. Bahkan saat ini, investor tersebut sudah mempunyai calon lokasi pabrik, yakni di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.
Terkait dengan aturan ketenagakerjaan, Gosung menyatakan pengusaha asal Korea tersebut akan menaati segala aturan yang berlaku, karena investor tersebut juga mempunyai perusahaan serupa di daerah industri di Bekasi. ''Kalau masalah aturan tenaga kerja, kami sudah paham,'' jelasnya.
Terkait dengan hadirnya investor di Purbalingga. Bupati menyatakan seluruh jajaran birokrasi Pemkab Purbalingga pada prinsipnya bersikap terbuka terhadap hadirnya investor. Namun dia menegaskan, prinsip tersebut harus bergandengan dengan aspek teknis. ''Teknis disini juga berkaitan dengan legalitas. Yaitu legalitas teknis yang berkaitan dengan operasional,'' tuturnya.
Seperti dalam masalah lahan pabrik, Bupati menyebutkan, pihak inverstor harus taat dengan aturan tata ruang kota (RTRK). Demikian juga dalam hal perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), calon investor harus memenuhi ketentuan ini.
''Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan industri tersebut harus diterima masyarakat serta mempunyai komitmen terhadap pemerintah kabupaten (pemkab),'' jelasnya.
Komitmen kepada pemkab, menurutnya, bukan berarti pihak investor harus menyetorkan sejumlah uang pada aparat Pemkab. Namun investr, harus bersedia mendukung program-program pemerintah, seperti menaati aturan ketenagakerjaan, menghormati hak-hak pekerja, kebebasan beragama, serta kebebasan melakukan ibadah dengan menyediakan tempat ibadah.
''Jadi, kondusifitas juga harus dijaga. Saya tidak ingin ada tenaga kerja (naker) yang melakukan demo, apalagi demo terkait dengan kesejahteraan baik upah, perlakuan, kalau itu semua dipenuhi, kami setuju,'' katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Wilayah Kabupaten Purbalingga, menjadi daerah yang menarik perhatian investor asal Korea Selatan. Terbukti, setelah beberapa pengusaha asal negeri tersebut menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik rambut palsu, ada lagi pengusaha asal negara tersebut yang tertarik mendirikan pabrik boneka di Purbalingga.
''Melihat iklim investasi di Purbalingga, kami memutuskan untuk berinvestasi mendirikan perusahaan industri boneka di sini,'' tutur Sungkono yang menjadi juru bicara rombongan pengusaha Korea, saat bertemu dengan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhendrianto di Pemkab Purbalingga, Senin (18/5).
Menurut Sungkono yang akrab disapa Gosung mengatakan, awalnya para pengusaha asal Korea Selatan ini akan mendirikan perusahaan boneka di Jepara. Namun setelah ditimbang-timbang, investor tersebut memilih mendirikan pabrik di Purbalingga. Bahkan saat ini, investor tersebut sudah mempunyai calon lokasi pabrik, yakni di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.
Terkait dengan aturan ketenagakerjaan, Gosung menyatakan pengusaha asal Korea tersebut akan menaati segala aturan yang berlaku, karena investor tersebut juga mempunyai perusahaan serupa di daerah industri di Bekasi. ''Kalau masalah aturan tenaga kerja, kami sudah paham,'' jelasnya.
Terkait dengan hadirnya investor di Purbalingga. Bupati menyatakan seluruh jajaran birokrasi Pemkab Purbalingga pada prinsipnya bersikap terbuka terhadap hadirnya investor. Namun dia menegaskan, prinsip tersebut harus bergandengan dengan aspek teknis. ''Teknis disini juga berkaitan dengan legalitas. Yaitu legalitas teknis yang berkaitan dengan operasional,'' tuturnya.
Seperti dalam masalah lahan pabrik, Bupati menyebutkan, pihak inverstor harus taat dengan aturan tata ruang kota (RTRK). Demikian juga dalam hal perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), calon investor harus memenuhi ketentuan ini.
''Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan industri tersebut harus diterima masyarakat serta mempunyai komitmen terhadap pemerintah kabupaten (pemkab),'' jelasnya.
Komitmen kepada pemkab, menurutnya, bukan berarti pihak investor harus menyetorkan sejumlah uang pada aparat Pemkab. Namun investr, harus bersedia mendukung program-program pemerintah, seperti menaati aturan ketenagakerjaan, menghormati hak-hak pekerja, kebebasan beragama, serta kebebasan melakukan ibadah dengan menyediakan tempat ibadah.
''Jadi, kondusifitas juga harus dijaga. Saya tidak ingin ada tenaga kerja (naker) yang melakukan demo, apalagi demo terkait dengan kesejahteraan baik upah, perlakuan, kalau itu semua dipenuhi, kami setuju,'' katanya.
Wednesday, May 6, 2015
Puluhan Eks Karyawan PT Yuro Geruduk Dinsosnakertrans
6 May 2015
https://radarbanyumas.co.id/puluhan-eks-karyawan-pt-yuro-geruduk-dinsosnakertrans/
PURBALINGGA- Aksi puluhan eks karyawan PT Yuro Mustika Purbalingga, kembali terjadi, Selasa (5/5). Mereka menggeruduk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga. Eks karyawan yang didominasi perempuan itu meminta dinas untuk memfasilitasi kembali hak pesangon mereka dari PT Yuro yang dinilai belum sesuai aturan.
Mereka ingin mendapatkan pesangon yang layak, karena mereka merasa di-PHK per Januari 2015 lalu oleh perusahaan. Namun yang terjadi, mereka hanya dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Pesangon senilai Rp 6 juta hingga Rp 10 juta yang sudah diterima sekitar 20 karyawan itu dinilai belum layak.
“Saat ini kami hanya mendapatkan tali asih yang dibayarkan bertahap. Dari 63 eks karyawan, baru 20 yang menerima. Padahal sesuai aturan yang ada, jika di-PHK, pesangon yang diterima berkisar Rp 19 juta atau lebih, tergantung masa kerja dan lainnya.
Perwakilan eks karyawan, Suwarti mengatakan, ada karyawan yang sudah bekerja hingga 22 tahun, namun hanya mendapatkan tali asih Rp 9,4 juta. Padahal sesuai undang-undang jika masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan pesangon Rp 19 juta.
“Perlu ditegaskan, kami di sini tidak bermaksud menjelekkan nama PT Yuro. Kami hanya meminta agar mendapatkan hak pesangon karena telah diberhentikan kerja (PHK) oleh perusahaan,” katanya.
Rombongan itu diterima Kepala Dinsosnakertrans. Dalam mediasi, mereka tetap meminta pesangon layaknya PHK, bukan bekas karyawan yang mengundurkan diri. Mereka mengaku, surat pernyataan pengunduran diri itu berbeda dengan yang mereka tandatangani ketika itu. Dengan kata lain, ada dugaan pemalsuan surat.
“Kami meminta hak PHK, bukan dianggap mengundurkan diri. Dinas seharusnya bisa memfasilitasi kami dengan perusahaan agar persoalan ini bisa selesai,” kata Sugiarti, perwakilan lainnya.
Saat mediasi, Kepala Dinsosnakertrans Purbalingga, Ngudiarto SH mengaku sudah berkoordiinasi dengan manajemen pabrik. Sebenarnya pabrik siap merampungkan tali asih itu. Sedangkan opsi lainnya yaitu akan mengupayakan agar sisa eks karyawan yang belum menerima tali asih akan diupayakan agar hutang mereka yang rata- rata 400 ribu ke pabrik dianggap lunas tanpa mengurangi tali asih itu.
“Kepada kami, PT Yuro mengaku siap menerima kembali eks karyawan itu. Dalam waktu tunggu atas sengketa sampai Maret kemarin tetap akan dihitung upahnya. Namun karyawan itu kabarnya menolak tawaran itu. Kami tidak bisa memberikan sanksi ke PT Yuro, karena secara administratif pabrik sudah menjalankan prosedur memberikan tali asih itu,” rincinya.
Sedangkan soal dugaan adanya pemalsuan dokumen surat pengunduran diri, ia mempersilakan eks karyawan itu menempuh jalur hukum. “Untuk urusan surat itu palsu tau tidak, itu bukan ranah kami,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Ahmad Sa’bani mengatakan, dewan sudah menyampaikan rekomendasi kepada bupati. Dewan meminta agar bupati segera menyelesaikan persoalan ini. “Kami meminta pemerintah melalui dinas agar bisa menyelesaikan dan menuntaskan persoalan ini,” tegasnya. (amr/bdg)
https://radarbanyumas.co.id/puluhan-eks-karyawan-pt-yuro-geruduk-dinsosnakertrans/
PURBALINGGA- Aksi puluhan eks karyawan PT Yuro Mustika Purbalingga, kembali terjadi, Selasa (5/5). Mereka menggeruduk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga. Eks karyawan yang didominasi perempuan itu meminta dinas untuk memfasilitasi kembali hak pesangon mereka dari PT Yuro yang dinilai belum sesuai aturan.
Mereka ingin mendapatkan pesangon yang layak, karena mereka merasa di-PHK per Januari 2015 lalu oleh perusahaan. Namun yang terjadi, mereka hanya dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Pesangon senilai Rp 6 juta hingga Rp 10 juta yang sudah diterima sekitar 20 karyawan itu dinilai belum layak.
“Saat ini kami hanya mendapatkan tali asih yang dibayarkan bertahap. Dari 63 eks karyawan, baru 20 yang menerima. Padahal sesuai aturan yang ada, jika di-PHK, pesangon yang diterima berkisar Rp 19 juta atau lebih, tergantung masa kerja dan lainnya.
Perwakilan eks karyawan, Suwarti mengatakan, ada karyawan yang sudah bekerja hingga 22 tahun, namun hanya mendapatkan tali asih Rp 9,4 juta. Padahal sesuai undang-undang jika masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan pesangon Rp 19 juta.
“Perlu ditegaskan, kami di sini tidak bermaksud menjelekkan nama PT Yuro. Kami hanya meminta agar mendapatkan hak pesangon karena telah diberhentikan kerja (PHK) oleh perusahaan,” katanya.
Rombongan itu diterima Kepala Dinsosnakertrans. Dalam mediasi, mereka tetap meminta pesangon layaknya PHK, bukan bekas karyawan yang mengundurkan diri. Mereka mengaku, surat pernyataan pengunduran diri itu berbeda dengan yang mereka tandatangani ketika itu. Dengan kata lain, ada dugaan pemalsuan surat.
“Kami meminta hak PHK, bukan dianggap mengundurkan diri. Dinas seharusnya bisa memfasilitasi kami dengan perusahaan agar persoalan ini bisa selesai,” kata Sugiarti, perwakilan lainnya.
Saat mediasi, Kepala Dinsosnakertrans Purbalingga, Ngudiarto SH mengaku sudah berkoordiinasi dengan manajemen pabrik. Sebenarnya pabrik siap merampungkan tali asih itu. Sedangkan opsi lainnya yaitu akan mengupayakan agar sisa eks karyawan yang belum menerima tali asih akan diupayakan agar hutang mereka yang rata- rata 400 ribu ke pabrik dianggap lunas tanpa mengurangi tali asih itu.
“Kepada kami, PT Yuro mengaku siap menerima kembali eks karyawan itu. Dalam waktu tunggu atas sengketa sampai Maret kemarin tetap akan dihitung upahnya. Namun karyawan itu kabarnya menolak tawaran itu. Kami tidak bisa memberikan sanksi ke PT Yuro, karena secara administratif pabrik sudah menjalankan prosedur memberikan tali asih itu,” rincinya.
Sedangkan soal dugaan adanya pemalsuan dokumen surat pengunduran diri, ia mempersilakan eks karyawan itu menempuh jalur hukum. “Untuk urusan surat itu palsu tau tidak, itu bukan ranah kami,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Ahmad Sa’bani mengatakan, dewan sudah menyampaikan rekomendasi kepada bupati. Dewan meminta agar bupati segera menyelesaikan persoalan ini. “Kami meminta pemerintah melalui dinas agar bisa menyelesaikan dan menuntaskan persoalan ini,” tegasnya. (amr/bdg)
Friday, May 1, 2015
Penderes dan Pengidep, Pekerja dari Keluarga Miskin Purbalingga
1 Mei 2015
Film dokumenter dengan pendekatan observasional karya murid SMA ini merekam aktivitas dua pekerja dari keluarga miskin Purbalingga. Muvila.com –
Kata 'buruh' bukan cuma mewakili para pekerja pabrik, tapi semua pekerja, baik pekerja kerah putih maupun pekerja kerah biru. Sebutan 'pekerja' juga bukan hanya mewakili mereka yang mencari uang untuk melanjutkan hidup di bawah atap, institusi pemerintah, perusahaan atau institusi bisnis.
Suwitno dan Suwini juga adalah pekerja. Pasangan suami-istri ini adalah subjek utama Penderes dan Pengidep, film dokumenter pendek karya Achmad Ulfi.Muvila.com –
Demi menyambung hidup sehari-hari mereka dan ketiga anaknya, setiap pagi dan sore Suwitno harus memanjat 21 pohon kelapa yang disewanya untuk mengambil air nira, bahan baku gula merah. Sebutan untuk kerja yang dilakukan Suwitno ini adalah penderes. Istrinya, Suwini, menyambi kerja di rumah dengan mengidep, yakni membuat bulu mata palsu, sembari menjadi ibu rumah tangga. Itulah rutinitas pekerjaan mereka. Pekerjaan yang sebenarnya tidak memberikan mereka penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Muvila.com –
Tapi, mereka tidak punya pilihan. Inilah salah satu gambaran kehidupan masyarakat dari kelas ekonomi bawah di Indonesia. Suwitno dan Suwini bersama tiga anak mereka yang masih cilik (Juli, Elma, Khayan) merupakan warga Desa Candiwulan, Kutasari, Purbalingga di Jawa Tengah. Achmad Ulfi, sang sutradara yang masih duduk di kelas 12 SMA Kutasari Purbalingga itu, merekam aktivitas kehidupan keluarga kecil ini sampai ke sudut-sudut privat di dalam rumah.Muvila.com –
Suwitno dan Suwini dan ketiga anaknya seperti sudah tak merasakan lagi kehadiran kamera yang terus mengikuti mereka setiap hari. Maka, kamera yang dioperasikan Lutfi Utami berhasil menangkap beragam ekspresi anggota keluarga ini plus kesulitan-kesulitan hidup mereka. Mulai dari menanti jatah Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) yang tak kunjung datang, utang yang belum lunas, tagihan tukang kredit, harga gula merah yang tak rendah, hingga Khayan yang terus merengek minta uang untuk jajan.
Muvila.com –
INDUSTRI BULU MATA PALSU
Ketika Penderes dan Pengidep diputar di program Pop Up Cinema JiFFest 2014 pada November tahun lalu, Asep Triyatno, penggiat Community Lovers Community (CLC) Purbalingga, menuturkan realitas yang tengah terjadi di kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah Purbalingga saat ini.
Menurutnya, industri pengolahan bulu untuk kecantikan (bulu mata atau rambut palsu) di Purbalingga memang tengah berkembang pesat. Para pengrajinnya adalah kalangan perempuan.Muvila.com –
Namun, kondisi ini justru menimbulkan fenomena baru secara sosial, yakni para ibu erbondong-bondong bekerja di pabrik bulu mata dan menitipkan pengasuhan anaknya kepada neneknya. Penggalan gambaran tentang para ibu yang bekerja di pabrik bulu mata ini sempat direkam oleh Achmad Ulfi dan Lutfi Utami. Bahkan, lanjut Asep, ada juga keluarga yang jadi menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan ibu saja.Muvila.com –
"Ternyata, sekarang itu berkaitan dengan tingkat perceraian di Purbalingga yang naik. Jadi banyak perempuan yang menggugat cerai karena suaminya nggak kerja, lebih milih mancing...Jadi, kalau dibilang Purbalingga maju di industri bulu itu, ya maju, banyak lapangan kerja. Tapi, mungkin efeknya sangat panjang," kata Asep, yang mendampingi Achmad Ulfi dalam pembuatan film Penderes dan Pengidep.
Muvila.com –
MENANG APRESIASI FILM INDONESIA 2014
Selama sekitar 15 menit, Penderes dan Pengidep menyajikan sebuah dokumenter observasional. Inilah film dokumenter di mana si pembuat film benar-benar masuk ke dalam kehidupan subjek cerita dan merekam dengan seada-adanya tanpa perlu lagi dijejali suara narator. Dalam lazimnya pembuatan dokumenter observasional, si pembuat film harus sudah dekat secara hubungan sosial dan emosional dengan subjek cerita, sehingga ia tak canggung lagi dengan kehadiran kamera.Muvila.com –
Dalam Penderes dan Pengidep, kecanggungan terhadap kamera menjadi absen, karena Suwitno dan Suwini ternyata adalah masih tetangga Achmad Ulfi. Walhasil, secara keseluruhan, film dokumenter pendek ini dinilai berhasil dalam mengemas persoalan masyarakat lokal dengan bahasa tutur yang tidak cerewet. Karena alasan itulah, Penderes dan Pengidep diganjar Piala Dewantara kategori Apresiasi Film Independen Pelajar Terbaik dalam Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014 yang dihelat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muvila.com –
Selain memenangkan Piala Dewantara, Penderes dan Pengidep juga sudah menyabet penghargaan lain. Antara lain, Film Dokumenter Pelajar Terbaik Malang Film Festival 2014; Tata Suara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Ide Film Terbaik, Penyutradaraan Terbaik, dan Film Dokumenter Terbaik di Madyapadma 2014; Film Dokumenter Favorit Penonton Festival Film Purbalingga 2014; dan menjadi nomine dokumenter Festival Film Dieng 2014.
Film dokumenter dengan pendekatan observasional karya murid SMA ini merekam aktivitas dua pekerja dari keluarga miskin Purbalingga. Muvila.com –
Kata 'buruh' bukan cuma mewakili para pekerja pabrik, tapi semua pekerja, baik pekerja kerah putih maupun pekerja kerah biru. Sebutan 'pekerja' juga bukan hanya mewakili mereka yang mencari uang untuk melanjutkan hidup di bawah atap, institusi pemerintah, perusahaan atau institusi bisnis.
Suwitno dan Suwini juga adalah pekerja. Pasangan suami-istri ini adalah subjek utama Penderes dan Pengidep, film dokumenter pendek karya Achmad Ulfi.Muvila.com –
Demi menyambung hidup sehari-hari mereka dan ketiga anaknya, setiap pagi dan sore Suwitno harus memanjat 21 pohon kelapa yang disewanya untuk mengambil air nira, bahan baku gula merah. Sebutan untuk kerja yang dilakukan Suwitno ini adalah penderes. Istrinya, Suwini, menyambi kerja di rumah dengan mengidep, yakni membuat bulu mata palsu, sembari menjadi ibu rumah tangga. Itulah rutinitas pekerjaan mereka. Pekerjaan yang sebenarnya tidak memberikan mereka penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Muvila.com –
Tapi, mereka tidak punya pilihan. Inilah salah satu gambaran kehidupan masyarakat dari kelas ekonomi bawah di Indonesia. Suwitno dan Suwini bersama tiga anak mereka yang masih cilik (Juli, Elma, Khayan) merupakan warga Desa Candiwulan, Kutasari, Purbalingga di Jawa Tengah. Achmad Ulfi, sang sutradara yang masih duduk di kelas 12 SMA Kutasari Purbalingga itu, merekam aktivitas kehidupan keluarga kecil ini sampai ke sudut-sudut privat di dalam rumah.Muvila.com –
Suwitno dan Suwini dan ketiga anaknya seperti sudah tak merasakan lagi kehadiran kamera yang terus mengikuti mereka setiap hari. Maka, kamera yang dioperasikan Lutfi Utami berhasil menangkap beragam ekspresi anggota keluarga ini plus kesulitan-kesulitan hidup mereka. Mulai dari menanti jatah Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) yang tak kunjung datang, utang yang belum lunas, tagihan tukang kredit, harga gula merah yang tak rendah, hingga Khayan yang terus merengek minta uang untuk jajan.
Muvila.com –
INDUSTRI BULU MATA PALSU
Ketika Penderes dan Pengidep diputar di program Pop Up Cinema JiFFest 2014 pada November tahun lalu, Asep Triyatno, penggiat Community Lovers Community (CLC) Purbalingga, menuturkan realitas yang tengah terjadi di kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah Purbalingga saat ini.
Menurutnya, industri pengolahan bulu untuk kecantikan (bulu mata atau rambut palsu) di Purbalingga memang tengah berkembang pesat. Para pengrajinnya adalah kalangan perempuan.Muvila.com –
Namun, kondisi ini justru menimbulkan fenomena baru secara sosial, yakni para ibu erbondong-bondong bekerja di pabrik bulu mata dan menitipkan pengasuhan anaknya kepada neneknya. Penggalan gambaran tentang para ibu yang bekerja di pabrik bulu mata ini sempat direkam oleh Achmad Ulfi dan Lutfi Utami. Bahkan, lanjut Asep, ada juga keluarga yang jadi menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan ibu saja.Muvila.com –
"Ternyata, sekarang itu berkaitan dengan tingkat perceraian di Purbalingga yang naik. Jadi banyak perempuan yang menggugat cerai karena suaminya nggak kerja, lebih milih mancing...Jadi, kalau dibilang Purbalingga maju di industri bulu itu, ya maju, banyak lapangan kerja. Tapi, mungkin efeknya sangat panjang," kata Asep, yang mendampingi Achmad Ulfi dalam pembuatan film Penderes dan Pengidep.
Muvila.com –
MENANG APRESIASI FILM INDONESIA 2014
Selama sekitar 15 menit, Penderes dan Pengidep menyajikan sebuah dokumenter observasional. Inilah film dokumenter di mana si pembuat film benar-benar masuk ke dalam kehidupan subjek cerita dan merekam dengan seada-adanya tanpa perlu lagi dijejali suara narator. Dalam lazimnya pembuatan dokumenter observasional, si pembuat film harus sudah dekat secara hubungan sosial dan emosional dengan subjek cerita, sehingga ia tak canggung lagi dengan kehadiran kamera.Muvila.com –
Dalam Penderes dan Pengidep, kecanggungan terhadap kamera menjadi absen, karena Suwitno dan Suwini ternyata adalah masih tetangga Achmad Ulfi. Walhasil, secara keseluruhan, film dokumenter pendek ini dinilai berhasil dalam mengemas persoalan masyarakat lokal dengan bahasa tutur yang tidak cerewet. Karena alasan itulah, Penderes dan Pengidep diganjar Piala Dewantara kategori Apresiasi Film Independen Pelajar Terbaik dalam Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014 yang dihelat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muvila.com –
Selain memenangkan Piala Dewantara, Penderes dan Pengidep juga sudah menyabet penghargaan lain. Antara lain, Film Dokumenter Pelajar Terbaik Malang Film Festival 2014; Tata Suara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Ide Film Terbaik, Penyutradaraan Terbaik, dan Film Dokumenter Terbaik di Madyapadma 2014; Film Dokumenter Favorit Penonton Festival Film Purbalingga 2014; dan menjadi nomine dokumenter Festival Film Dieng 2014.
Subscribe to:
Posts (Atom)